Indonesia punya nikel, timah, batu bara, emas, sawit, kopi, hingga karet. Kita punya barangnya, memproduksinya, bahkan menanggung biaya untuk mengeluarkannya dari bumi dan mengolahnya. Tapi selama ini, siapa yang menentukan harganya?
Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menargetkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026. Bursa ini nantinya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selama ini, Indonesia merupakan salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia. Namun, harga sejumlah komoditas strategis masih banyak mengacu pada bursa dan mekanisme perdagangan di luar negeri.
Artinya, Indonesia bisa menjadi produsen besar tetapi tetap menjadi price taker—mengikuti harga yang terbentuk di pasar lain.
Pemerintah ingin mengubah posisi tersebut.
Melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah menargetkan terbentuknya Indonesia Reference Price, yaitu harga referensi yang berasal dari aktivitas perdagangan komoditas di Indonesia. Dengan begitu, data transaksi domestik dapat menjadi salah satu dasar pembentukan harga yang lebih mencerminkan kondisi pasar Indonesia.
Ini bukan sekadar persoalan punya "bursa baru".
Di baliknya ada persoalan yang jauh lebih besar: siapa yang memiliki data transaksi, siapa yang menjadi referensi harga, dan pada akhirnya siapa yang memiliki posisi tawar dalam perdagangan komoditas?
Di sinilah rencana tersebut menjadi menarik jika dilihat dari perspektif keuangan.
Harga komoditas berpengaruh terhadap nilai ekspor, pendapatan perusahaan, penerimaan negara, investasi, hingga perencanaan fiskal. Ketika transaksi komoditas menjadi lebih transparan dan memiliki referensi harga yang kredibel, pemerintah memiliki basis informasi yang lebih kuat untuk melihat nilai ekonomi komoditas yang keluar dari Indonesia.
Pemerintah sendiri mengaitkan pembentukan bursa ini dengan upaya memperkuat kendali atas komoditas strategis dan meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya nasional.
Dengan kata lain, sumber daya alam tidak hanya dilihat sebagai barang yang dijual, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang harus dikelola dengan sistem perdagangan dan informasi yang kuat.
Target 1 Januari 2027 terdengar ambisius. Namun, tantangan sebenarnya justru dimulai setelah bursa tersebut dibentuk.
Bursa harus memiliki regulasi yang jelas, infrastruktur perdagangan yang siap, mekanisme pembentukan harga yang kredibel, serta cukup banyak pelaku pasar agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan kondisi pasar.
Pemerintah juga masih menyiapkan aturan teknis dan struktur pengawasan. Bahkan pada 18 Agustus 2026, Presiden telah mengusulkan M. Sarjito sebagai calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK untuk diproses DPR.
Artinya, bursa mineral bukan proyek yang selesai ketika platformnya diluncurkan. Kepercayaan pasar justru akan menjadi penentu apakah bursa tersebut benar-benar bisa menjadi referensi harga.
Fenomena ini memberikan satu pelajaran penting bagi bisnis: informasi keuangan dan harga bukan sekadar angka di laporan.
Bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas, perubahan mekanisme perdagangan dapat memengaruhi strategi pembelian, penjualan, pengelolaan persediaan, kontrak, hingga proyeksi arus kas.
Semakin transparan harga terbentuk, semakin penting pula perusahaan memiliki pencatatan transaksi dan data keuangan yang rapi.
Karena pada akhirnya, perusahaan tidak cukup hanya tahu berapa banyak barang yang terjual. Mereka juga perlu tahu bagaimana harga terbentuk, berapa margin yang diperoleh, bagaimana perubahan harga memengaruhi cash flow, dan apakah transaksi tersebut benar-benar menciptakan nilai.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mungkin baru akan beroperasi pada 2027. Namun, arah kebijakannya sudah memberi sinyal jelas: Indonesia ingin lebih berdaulat atas nilai ekonomi sumber daya yang dimilikinya.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah membangun pasar yang kredibel. Bagi perusahaan, tantangannya adalah beradaptasi dengan sistem perdagangan yang semakin transparan.
Sebab, ketika Indonesia mulai berusaha menjadi price setter, bisnis juga harus mulai belajar menjadi data-driven.
Kaya sumber daya adalah modal. Tetapi kemampuan mengelola harga, transaksi, dan informasi keuanganlah yang menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan.
